| No. | Keterangan | Tindakan |
|---|---|---|
| 1. | Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi | Download |
| 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi | Download |
| 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Download |
| 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi | Download |
| 5. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Download |
| 6. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 | Download |
| 7. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi | Download |
| 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 - Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | Download |
| 9. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi | Download |
| 10. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi | Download |
| 11. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing | Download |
| 12. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional | Download |
| 13. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruks | Download |
| 14. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Download |
| 15. | Surat Keputusan Meteri PUPR Nomor 471/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan AsosiasiPerusahaan dan Asosiasi Profesi yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Intansi Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 | Download |
| 16. | Surat Keputusan Meteri PUPR Nomor 472/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan AsosiasiPerusahaan dan Asosiasi Profesi yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Intansi Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 | Download |
| 17. | Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 413 Tahun 2015 tentang perpanjangan Penugasan Pengurus LPJK Nasional periode 2011-2015 | Download |
| 18. | Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338 Tahun 2011 Tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur LPJK Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Babel dan Sulawesi Barat | Download |
| 19. | Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258 Tahun 2011 Tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur LPJK di Dua Puluh Tujuh Provinsi | Download |
| 20. | Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223 Tahun 2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus LPJK Nasional Periode 2011-2015 | Download |
| 21. | Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154 Tahun 2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional | Download |
| 22. | Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus LPJK Nasional Periode 2011-2015 | Download |
| 23. | Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya No. 11 Tahun 2016 Tentang Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi | Download |
| 24. | Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya No. 63 Tahun 2015 Tentang Keabsahan SBU, SKA, dan SKTK Yang Berlaku Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 | Download |
| 25. | Surat Edaran Menteri PU No. 06 Tahun 2014 Tentang Keabsahan SBU, SKA dan SKTK | Download |
| 26. | Edaran Kaba Bapekon PU No. IK.02.01 2014 Perihal Pelaksanaan Konversi Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan (SBU/SKA/SKT) | Download |
| 27. | Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Untuk Tahun Anggaran 2014 | Download |
| 28. | Surat Edaran 10 Perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Seftifikat Keterampilan (SlCf) pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sefta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2013 | Download |
| 29. | Surat Edaran 09 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi | Download |
| 30. | Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi | Download |
| 31. | Peraturan Lembaga Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Perlem No. 01 Tahun 2013 Tentang Ortala LPJK | Download |
| 32. | Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Perlem No. 11 Tahun 2013 | Download |
| 33. | Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tatacara Penetapan Sanksi Daftar Hitam Usaha Jasa Konstruksi | Download |
| 34. | Peraturan Lembaga Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing | Download |
| 35. | Peraturan Lembaga Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi | Download |
| 36. | Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi | Download |
| 37. | Peraturan Lembaga Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi | Download |
| 38. | Peraturan Lembaga Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi | Download |
| 39. | Peraturan Lembaga Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penilai Ahli | Download |
| 40. | Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2013 Pemberian Penghargaan Konstruksi | Download |
| 41. | Peraturan Lembaga Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi | Download |
| 42. | Peraturan Lembaga Nomor 06 Tahun 2014 Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi | Download |
| 43. | Peraturan Lembaga Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi | Download |
| 44. | Peraturan Lembaga Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Download |
| 45. | Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi | Download |
| 46. | Peraturan Lembaga Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perlem No. 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Konstruksi | Download |
| 47. | Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi | Download |
| 48. | Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi | Download |
| 49. | Peraturan Lembaga Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi | Download |
| 50. | Peraturan Lembaga Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi | Download |
| 51. | Peraturan Lembaga Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi | Download |
| 52. | Peraturan Lembaga Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi | Download |
| 53. | Peraturan Lembaga Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Download |
| 54. | Peraturan Lembaga Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perlem No. 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Konstruksi | Download |
| 55. | Peraturan Lembaga Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perlem No. 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Konstruksi | Download |
| 56. | Peraturan Lembaga Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Download |
| 57. | Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perlem No. 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi | Download |
| 58. | Peraturan Lembaga Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | Download |
| 59. | Peraturan Lembaga Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi | Download |
| 60. | Peraturan Lembaga Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Komite Lisensi Unit Sertifikasi dan Tata Cara Pemberian Lisensi | Download |
| 61. | Peraturan Lembaga Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi | Download |
| 62. | Peraturan Lembaga Nomor 05 Tahun 2012 Tentang USLD Tenaga Kerja Terampil Konstruksi | Download |
| 63. | Peraturan Lembaga Nomor 04 Tahun 2012 Tentang USLN Tenaga Kerja Ahli Konstruksi | Download |
| 64. | Peraturan Lembaga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Peraturan Unit Layanan Sertifikasi Nasional USLN dan Unit ULSD Badan Usaha | Download |
| 65. | Surat Keputusan Lembaga Nomor 15/KPTS/LPJK-N/II/2012 Tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi | Download |
| 66. | Surat Keputusan Lembaga Nomor 13/KPTS/LPJK-N/II/2012 Tentang Penetapan Asosiasi Profesi Serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang Berwenang Untuk Melakukan Verifikasi dan Validasi | Download |
| 67. | Surat Keputusan Lembaga Nomor 12/KPTS/LPJK-N/II/2012 Tentang Penetapan Asosiasi Profesi Serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang Dapat Menerima Berkas Permohonan Registrasi Ulang | Download |
| 68. | Surat Keputusan Lembaga Nomor 11/KPTS/LPJK-N/II/2012 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan yang Telah Mendaftar | Download |
| 69. | Surat Keputusan Lembaga Nomor 10/KPTS/LPJK-N/II/2012 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan yang diBeri Kewenangan Untuk Melakukan Verifikasi dan Validasi | Download |
| 70. | Surat Edaran Nomor: 05/SE/LPJK-N/X/2016 Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi oleh USTK Provinsi dan USTK Masyarakat (USTKM) | Download |
| 71. | Surat Edaran Nomor 03-TU1/EDR/LPJK-BP/VI/2016 Tentang Libur Idul Fitri1 Syawal 1437-H | Download |
| 72. | Surat Edaran LPJK Nomor 06a/SE/LPJK-N/VI/2015 | Download |
| 73. | Surat Edaran LPJK Nomor 05/SE/LPJK-N/II/2015 | Download |
| 74. | Surat Edaran LPJK Nomor 04/SE/LPJK-N/II/2015 | Download |
| 75. | Surat Edaran LPJK Nomor 03/SE/LPJK-N/II/2015 | Download |
| 76. | Surat Edaran LPJK Nomor 02/SE/LPJK-N/II/2015 | Download |
| 77. | Surat Edaran LPJK Nomor 01/SE/LPJK-N/I/2015 | Download |
| 78. | Surat Edaran LPJK Nomor 14/SE/LPJK-N/XI/2014 | Download |
| 79. | Ralat Surat Edaran LPJK Nomor 12/SE/LPJK-N/XI/2014 | Download |
| 80. | Surat Edaran LPJK Nomor 13/SE/LPJK-N/XI/2014 | Download |
| 81. | Surat Edaran LPJK Nomor 12/SE/LPJK-N/XI/2014 | Download |
| 82. | Surat Edaran LPJK Nomor 09/SE/LPJK-N/IX/2014 | Download |
| 83. | Surat Edaran LPJK Nomor 08/SE/LPJK-N/VII/2014 | Download |
| 84. | Surat Edaran LPJK Nomor 07-TU1/EDR/LPJK-BP/VII/2014 | Download |
| 85. | Surat Edaran LPJK Nomor 06/SE/LPJK-N/VI/2014 | Download |
| 86. | Surat Edaran LPJK Nomor 05/SE/LPJK-N/VI/2014 | Download |
| 87. | Surat Edaran LPJK Nomor 04/SE/LPJK-N/V/2014 | Download |
| 88. | Surat Edaran LPJK Nomor 03/SE/LPJK-N/V/2014 | Download |
| 89. | Surat Edaran LPJK Nomor 02/SE/LPJK-N/V/2014 | Download |
| 90. | Surat Edaran LPJK Nomor 01/SE/LPJK-N/III/2014 | Download |
| 91. | Surat Edaran LPJK Nomor : 07/SE/LPJK-N/X/2013 Perihal Pendaftaran Ulang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi | Download |
| 92. | Surat Edaran LPJK Nomor : 11/SE/LPJK-N/XII/2013 | Download |
| 93. | Surat Edaran Nomor : 09/SE/LPJK-N/XI/2013 tentang Penjelasan Penerapan Peraturan LPJK Nasional Nomor 6 Tahun 2013, Nomor 7 Tahun 2013, Nomor 8 Tahun 2013, Nomor 9 Tahun 2013, Nomor 10 Tahun 2013 | Download |
| 94. | Surat Edaran Nomor: 03/SE/LPJK-N/IV/2013 Unsur Pelaksana USBU/USTK | Download |
| 95. | Surat Edaran Nomor: 02/SE/LPJK-N/III/2013 Penerapan Pelayanan SBU pada SE 01/SE/LPJK-N/I/2011. | Download |
| 96. | Surat Edaran Nomor: 01/SE/LPJK-N/I/2013 Penjelasan Peraturan LPJK No. 2,3,4,5 tahun 2013 tentang tata cara registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SBU/SKA/SKTK. | Download |
| 97. | Surat Edaran Nomor:06/SE/LPJK-N/V/2012 Petunjuk Teknis Penerapan SubBidang dan Bagian SubBidang | Download |
| 98. | Surat Edaran Nomor:05/SE/LPJK-N/V/2012 Perihal Pelaksanaan Registrasi SBU/SKA/SKTK | Download |
| 99. | Surat Edaran Nomor:03/SE/LPJK-N/IV/2012 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi SBU/SKA/SKTK | Download |
| 100. | Surat Edaran LPJK Nomor 02/SE/LPJK-N/I/2012 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi SBU/SKA/SKTK | Download |
| 101. | Surat LPJK Nomor 04-UM/LPJK-N/I/2012 Perihal Pendaftaran Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat | Download |
| 102. | Surat Edaran LPJK Nomor 01/SE/LPJK-N/I/2012 Perihal Klasifikasi Tenaga Terampil | Download |
| 103. | Surat Ederan Lembaga Nomor 01/SE/LPJK-N/XII/2011 Perihal Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi | Download |
| 104. | Proses Pengaduan Pemohon atau Pemegang Lisesnsi | Download |
| 105. | Proses Asesmen Ulang dan Pencabutan Lisensi | Download |
| 106. | Prosedur Audit Internal | Download |
| 107. | Prosedur Lisensi USBU USTK Prov dan USTK Masyarakat | Download |
| 108. | Instruksi Kerja Audit USTK Masyarakat | Download |
| 109. | Instruksi Kerja Audit USTK Provinsi | Download |
| 110. | Instruksi Kerja Audit USBU Provinsi | Download |